oleh : nirwan kusuma
Pengalaman keagamaan sering dikaitkan dengan pencarian realitas yang asasi dari ”kebenaran” dan ”kebaikan”. Hal tersebut dapat berbeda dari masing-masing pemeluk agama. Dalam semangat kebenaran dan kebaikan tersebut, agama sering tak dapat menghindari persinggungan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan. Agama sebagai fenomena dan realitas sosial sering membuat orang dengan kesadaran sujektifnya sulit berhadapan dengan kenyataan objektif.
Hal tersebut sering melahirkan ekstrimitas, pada satu sisi agama sering membuka diri selebar-lebarnya sehingga jatuh pada sinkritisme dan menghilangkan keunikan identitas. Sementara pada dimensi lain, sering mengekslusifkan diri dan kehilangan relevansinya dalam perubahan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap ”transformatif” yang pada satu pihak tak mengorbankan ortodoksi dan pada pihak lain menghilangkan relevansi.
Seringkali agama dan negara mengalami ketegangan-ketegangan dan tarikan kepentingan yang sangat kuat ketika agama berlomba-lomba untuk dapat mempengaruhi kebijakan negara bagi kepentingan komunitasnya. Pada wilayah dan ruang yang praktis itulah nilai dan kahadiran agama secara tanpa sadar terkooptasi oleh kekuasaan negara dan politik yang menciptakan proses ”politisasi agama”. Meskipun demikian, secara mendalam baik negara maupun agama punya persoalan masing-masing yang terus berkembang. Persoalan yang aktual misalnya kepentingan satu agama yang dihadapkan dengan kepentingan agama lain, seperti persoalan mayoritas-minoritas, persoalan representasi politik (politik proporsional), bagaimana menguasai kekuasaan, dst.
Sementara pada sisi lain sesungguhnya negara pun memiliki persoalan sendiri, misalnya persoalan hak warga negara, perundang-undangan, bentuk dan sistem pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dst. Walaupun sibuk dengan masalahnya masing-masing, antara agama dan negara tidak saja untuk saling mempengaruhi dan bergulat untuk mencari legitimasi dan akan saling menentukan posisi satu terhadap yang lain, yang kadang memunculkan negara dengan label negara agama, negara demokrasi, dll.
Konflik komunal yang kini mencuat ke permukaan sesungguhnya bagian dari ketidaktegasan negara dan agama dalam memberi batas demarkasi pada ruang dan wilayah berimprovisasi bagi agama dan negara. Persoalan ini nampak jelas ketika Cak Nur melemparkan wacana intelektual yang ditanggapi secara kontraversial, yaitu Islam Yes, Partai Islam No. Sesungguhnya wacana tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai semangat agama (Islam) yang sesuai dengan pluralisme keberagaman tanpa melalui formalitas bentuk institusi partai politik yang berwarna agama. Namun karakter agama akan tetap memberi warna dan nilai dalam perilaku dan penampakan tanpa harus diberi legitimasi lewat simbol dan stigmatisasi. Konsep mayoritas-minoritas biarlah berjalan menjadi nilai yang penampakannya hanya dapat dirasakan dalam perilaku dan moralitas tanpa harus dikedepankan menjadi komoditi politik verbal yang sering nampak dalam bentuk diskriminasi politik.
Dengan demikian, agama pada tingkat konstruksi tidak bebas nilai dan statis. Dalam kajian ilmu-ilmu sosial selalu ditegaskan, bahwa agama tidak dapat dilihat sebagai sistem makna yang statis, tetapi selalu harus dilihat dalam keadaan yang terus berubah dan mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan.
Di tengah tuntutan demokratisasi yang semakin menguat belakangan ini, suatu keniscayaan agama dikonstruksi sebagai kekuatan demokrasi. Partai mengfungsikan dirinya sebagai instrumen bagi tegaknya nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari agama. Esensi demokrasi adalah persamaan. Sesuai dengan semangat persamaan ini, sikap primordial dan ekseklusif yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya semata harus dibuang jauh-jauh.*

